TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

CAHYANI, INKA (2021) TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL' ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_17011013_INKA CAHYANI.pdf Download (32kB)
	Text 17011013_INKA CAHYANI.pdf Restricted to Repository staff only Download (581kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara materil kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sejajar atau sama dengan Undang- Undang karena muatan isi dari kedua jenis Peraturan Perundang-Undangan tersebut sama. Namun secara formalitas pembentukan Undang-Undang berbeda dengan Perppu , karena Perppu terbentuk dari Peraturan Pemerintah. B) Keadaan darurat adalah keadaan dimana suatu negara mengalami keadaan yang sangat mendesak pada waktu tertentu yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara yang tidak biasa menurut aturan hukum yang biasanya berlaku dalam keadaan normal. Undang-Undang Dasar telah mengatur terkait keadaan darurat yang diatur pada pasal 12 UUD 1945. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 nomor 4 UU no. 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, juga didasarkan pada keberadaan kedaruratan yang mendesak sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.j o UU No. 2 Tahun 2020 Pandemi Covid-19 adalah suatu keadaan darurat negara yang nyata telah mengganggu kegiatan ekonomi dan berimplikasi pada perekonomian sebagian besar negara di dunia, terutama di Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 2. Keadaan darurat yang memaksa berkaitan dengan pandemi covid-19, Presiden menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai peraturan dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi covid-19 untuk mengatasi persoalan konkret yang mendesak yang sangat membutuhkan penanganan segera dengan tujuan sebagai penyelamatan Negara. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2,3 UU Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan batasan defisit anggaran dapat melampaui 3% (tiga persen) dari PDB yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Jo. Penjelasan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan anggaran diperkirakan defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari PDB. Pada dasarnya UU Keuangan Negara masih tetap berlaku, hanya saja dalam pasal 28 angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, beberapa pasal yaitu Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dinyatakan tidak berlaku sepanjang keterkaitan dengan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan Negara berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	27 Nov 2023 05:27
Last Modified:	27 Nov 2023 05:27
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/1288

Actions (login required)

View Item