PELANGGARAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS IJIN EDAR OBAT YANG DIDUGA MENGANDUNG SENYAWA BERBAHAYA TERHADAP KERUGIAN HAK KONSUMEN

Rahman, Nico Bagus Syaputra (2023) PELANGGARAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ATAS IJIN EDAR OBAT YANG DIDUGA MENGANDUNG SENYAWA BERBAHAYA TERHADAP KERUGIAN HAK KONSUMEN. Skripsi thesis, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

	Text Abstrak_19011021_NICO BAGAS SYAPUTRA RAHMAN.pdf Download (110kB)
	Text 19011021_NICO BAGAS SYAPUTRA RAHMAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB) | Request a copy

Abstract

Di Indonesia, seperti di tempat lain, pesatnya kemajuan teknologi di semua bidang usaha manusia telah mendorong bisnis di industri farmasi untuk berlomba memenuhi permintaan konsumen yang meningkat untuk perawatan berbagai kondisi medis. Penggunaan obat yang tidak tepat yang mengakibatkan berkembangnya penyakit baru terlalu umum, dan sayangnya, tidak semua bentuk pengobatan menyembuhkan. Banyak orang menyalahgunakan narkoba meskipun sifatnya esensial karena berbagai alasan. Salah satu praktek yang sering terjadi adalah dengan sengaja mengedarkan obat tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BPOM. Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif, berupa produk perilaku hukum seperti tinjauan undang-undang, digunakan dalam penelitian hukum normatif. Hukum, yang dipahami di sini sebagai norma atau aturan kemasyarakatan yang menjadi acuan bagi tindakan setiap orang, menjadi fokus utama penelitian ini. Kewenangan Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dipertegas dan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, perubahan terakhir atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Non Departemen Instansi Pemerintah Departemen. Kewenangan Badan POM sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dipertegas dan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, perubahan terakhir atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Non Departemen Instansi Pemerintah Departemen. Perlindungan hukum bahkan dari proses sebelum obat beredar di masyarakat sangat penting, sebagai bagian dari tanggung jawab BPOM untuk mengawasi peredaran obat berbahaya yang mengandung senyawa yang dapat menyebabkan penyakit ginjal akut. BPOM juga harus melakukan pengawasan selama produksi untuk memastikan obat tersebut aman dikonsumsi masyarakat sebelum diedarkan ke masyarakat. Perpres Nomor 103 Tahun 2001 mengamanatkan peredaran obat di berbagai warung atau toko yang bukan apotek harus diawasi dan adanya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	BPOM, Senyawa Berbahaya, Dan Hak Konsumen
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ikrimatul ulumiyyah
Date Deposited:	04 Dec 2023 03:22
Last Modified:	04 Dec 2023 03:22
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/2048

Actions (login required)

View Item