Alam, Abdul malikil alam (2024) PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG SURAT PERINTAH PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH (Analisis Putusan Nomor.2/Pid.Pra/2022/PN Dpu). Skripsi thesis, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
![[img]](http://repository.unisda.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Abstrak)
ABSTRAK_SKRIPSI_ABDUL_MALIKIL_ALAM.pdf Download (118kB) |
|
Text
REVISI_SKRIPSI_ABDUL_MALIKIL_ALAM_FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (819kB) |
Abstract
Pasal 1 angka 10 KUHAP, memberikan penegasan tentang praperadilan yaitu “wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pentingnya lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. serta Akibat hukum bagi pemohon praperadilan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekaran perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum yang diambil dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kemudian di kutip menurut kebutuhan penulis untuk kemudian dijadikan landasan teori guna menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan KUHAP adalah sebagai : 1. Sarana Penegakan Hukum 2. Sarana Perlindungan Hak Asasi Manusia 3. Sarana Pengawasan Horizontal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di mana dalam ketentuan Pasal 80. Hasil ke (2) adalah hukum bagi pemohon praperadilan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dpu., adalah bahwa Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/20/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 22 Februari 2022 adalah tidak sah. Dengan dinyatakannya surat perintah penangkapan tersebut, maka Pemohon yang meminta pemulihan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan sehingga kepolisian wajib memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. Kata Kunci : Praperadilan, Surat Perintah Penangkapan.
| Item Type: | Name Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Praperadilan, Surat Perintah Penangkapan. |
| Subjects: | L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | ABDUL MALIKIL ALAM |
| Date Deposited: | 29 Oct 2024 04:04 |
| Last Modified: | 29 Oct 2024 04:04 |
| URI: | http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/2931 |
Actions (login required)
 |
View Item |
