FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SODIKIN, ALI (2024) FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Skripsi thesis, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_20011010_ALI SHODIKIN.pdf Download (11kB)
	Text 20011010_ALI SHODIKIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (623kB) | Request a copy

Abstract

Melihat dewasa ini terdapat beberapa dinamika yang terjadi di desa, salah satunya yaitu terkait dengan kemitraan antara Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa. Hal ini menjadi penting karena dengan terjalinnya kemitraan yang baik akan dapat menumbuhkan pembangunan yang baik. Begitu juga sebaliknya apabila hubungan kemitraan antara Badan Permusyawaratan desa dengan Kepala Desa tidak harmonis, maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terkendala. Badan Permusyawaratan desa dapat dikatakan sebagai jembatan untuk menyambungkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa. Dengan demikian hasil aspirasi tersebut dapat diimplementasikan melalui program pemerintah desa. Oleh sebab itu yang menjadi rumusan masalah yaitu apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan konsep (Conceptual Approach). Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam bentuk buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah serta peraturan Peraturan Perundang Undangan dan dokumen hukum dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan pasal perundang-undangan dan teori hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan bagi masayarakat desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Hal ini tidak terlepas dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra dengan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyeimbang dengan kepala desa dalam pemerintahan desa. Sebab kedudukan Badan Permsyawaratan desa dan Kepala desa memiliki kedudukan yang sama. Dengan demikian fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Check and balances) harus dapat difungsikan sebesar besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masayarakat desa. Kata Kunci: Fungsi Badan Permusyawaratan desa, Mitra, Kepala Desa.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Subjects:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ALI SODIKIN
Date Deposited:	29 Oct 2024 06:24
Last Modified:	29 Oct 2024 06:27
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3352

Actions (login required)

View Item