PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

HIAS MAHKOTA, HIJRAH (2024) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN.

	Text (abstrak) ABSTRACK_18011014_HIJRAH HIAS MAHKOTA.pdf Download (54kB)
	Text SKRIPSI_18011014_HIJRAH HIAS MAHKOTA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup beberapa hal diantaranya adalah fungsi legislasi atau fungsi menetapkan peraturan desa. Permasalahan utamanya ialah apakah BPD juga berhak untuk mengajukan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji hak Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sekaran dalam membuat Peraturan Desa Sekaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, dan pendekatan konsep. Bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier/non hukum diambil dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa BPD tidak berhak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa Sekaran tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). BPD hanya berhak membahas dan menyepakati bersama dengan Kepala Desa Sekaran Rancangan Peraturan Desa Sekaran tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa Sekaran tentang APB Desa. Kata kunci: BPD Peraturan Desa APB Desa

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Subjects:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hijrah hias mahkota
Date Deposited:	05 Nov 2024 06:55
Last Modified:	05 Nov 2024 06:55
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3367

Actions (login required)

View Item