PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023)

sari, tri windy atika (2024) PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023). Skripsi thesis, univesitas islam darul ulum.

	Text 20011036_TRI WINDY ATIKA SARI.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK_20011036_ TRI WINDY ATIKASARI.pdf Download (13kB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah tiga kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam penelitian ini, Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Jika ditemukan bertentangan, maka undang- undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan inskonstitusional bersyarat menurut UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Analisis untuk menjawab isu hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang relevan. Pendapat para sarjana dikutip dan dijadikan landasan teori guna menjawab pertanyaan (permasalahan) penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memutuskan untuk mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang sebelumnya diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat. Artinya, batas usia tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kata kunci: Kewenangan MK, Inskonstitusional Bersyarat, Putusan MK

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	TRI WINDY ATIKA SARI
Date Deposited:	05 Nov 2024 05:45
Last Modified:	05 Nov 2024 05:45
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3418

Actions (login required)

View Item