PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA

Swansa, Rahmat Taufiqurisna (2024) PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL'ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) Abstrak_20011030_Rakhmat taufiqurrisna swansa.pdf Download (201kB)
	Text Rahmat Taufiqurisna Swansa_20011030 Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembatasan masa jabatan ketua partai politik merupakan isu penting dalam upaya penguatan sistem demokrasi dan penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah fenomena monopoli kekuasaan dalam partai politik yang dapat menghambat demokratisasi internal dan regenerasi kepemimpinan. Selain itu, pembatasan masa jabatan dianggap sebagai instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan partisipasi aktif anggota partai dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dari perspektif yuridis dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip- prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi supremasi hukum, demokrasi, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan. Penelitianinijugabertujuanuntukmengidentifikasitantangandanhambatandalam implementasi pembatasan masa jabatan di partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis dokumen hukum dan literatur terkait. Data primer berupa peraturan perundangundangan,AnggaranDasar/AnggaranRumahTangga(AD/ART)partai politik, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait.Analisisdilakukanuntukmenilaibagaimanaprinsip-prinsipnegara hukum diterapkan dalam konteks pembatasan masa jabatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pembatasan masa jabatan ketuapartaipolitiktelahtertuangdalam AD/ART partai,penerapannyaseringkali menghadapi hambatan seperti perlawanan dari dalam partai, dominasi oleh elit politik, serta pengawasan yang lemah. Kesimpulannya menekankan bahwa untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan edukasi hukum, memperkuat mekanismepengawasan, dan mendorong transparansi dalam proses politik internal partai. Selain itu, reformasi internal dan penguatan kaderisasi juga disarankanuntukmemastikanterjadinyaregenerasikepemimpinanyangefektif. KataKunci: P e m b a t a s a n m a s aja b a t a n, K e t u a p a r t ai p olitik,Negara Hukum

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Subjects:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	RAKHMAT TAUFIQURRISNA SWANSA
Date Deposited:	05 Nov 2024 05:44
Last Modified:	05 Nov 2024 05:44
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3453

Actions (login required)

View Item