PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG LAIN

ANAM, A. KHOIRUL (2025) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG LAIN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) SKRIPSI A.KHOIRUL ANAM-ILMU HUKUM - Ahmad Khoiruel-9.pdf Download (168kB)
	Text SKRIPSI A.KHOIRUL ANAM-ILMU HUKUM - Ahmad Khoiruel.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya di wilayah Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Permasalahan yang diteliti adalah: (1) bagaimana konsekuensi yuridis terhadap anggota PSHT yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik, dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum organisasi PSHT terhadap tindak pidana tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Data primer diperoleh dari KUHP dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku teks karya para sarjana dan artikel ilmiah dalam jurnal. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota PSHT di Sukodadi umumnya termasuk dalam kategori penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) dan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada individu pelaku sesuai asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Namun, organisasi PSHT turut memberikan sanksi internal berupa peringatan keras, skorsing, hingga pemberhentian keanggotaan, serta berperan dalam penyelesaian damai melalui mekanisme mediasi. Dalam beberapa kasus yang melibatkan anak di bawah umur, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. lebih bersifat Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum PSHT banyak moral dan organisatoris, sedangkan aspek pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada individu anggota sesuai ketentuan KUHP. Oleh karena itu, diperlukan peran lebih aktif organisasi dalam pembinaan dan pencegahan tindak pidana kekerasan agar fungsi sosial pencak silat sebagai warisan budaya dapat terjaga dengan baik.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana Kekerasan, KUHP, Persaudaraan Setia Hati Terate.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	06 Apr 2026 03:50
Last Modified:	06 Apr 2026 03:50
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3929

Actions (login required)

View Item