PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN OLEH PERUSAHAAN MENURUT PERATURAN DAERAH JAWATIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGA RAAN KETENAGAKERJAAN

HANDAYANI, DANELA MUTIA RAHMA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN OLEH PERUSAHAAN MENURUT PERATURAN DAERAH JAWATIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGA RAAN KETENAGAKERJAAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) Skripsi Danela Mutia R.H. - Danela Mutia Rahma Handayani-11.pdf Download (24kB)
	Text Skripsi Danela Mutia R.H. - Danela Mutia Rahma Handayani.pdf Download (1MB)

Abstract

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan kerja telah menjadi masalah umum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik mengenai larangan tersebut, meskipun praktik ini berpotensi melanggar hak asasi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengembangkan taraf hidupnya. Namun, Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang secara tegas melarang praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi karyawan atas penahanan ijazah menurut peraturan daerah dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan jika ijazah yang ditahan hilang atau rusak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal pasal peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendapat para sarjana dikutip kemudian dijadikan landasan teori guna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016, khususnya Pasal 42, memberikan perlindungan hukum yang jelas dengan melarang perusahaan menahan dokumen asli milik pekerja.Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana kurungan atau denda. Perlindungan hukum bagi pekerja dapat ditempuh melalui upaya preventif, seperti pembuatan perjanjian kerja yang sesuai aturan, dan upaya represif, yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolutions) atau melalui jalur pengadilan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau laporan pidana atas dugaan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Perusahaan bertanggung jawab penuh jika ijazah yang ditahannya hilang atau rusak secara materiil maupun immaterill.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penahanan Ijazah, Perlindungan Hukum, Peraturan Daerah, Tanggung Jawab Perusahaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	06 Apr 2026 04:04
Last Modified:	06 Apr 2026 04:04
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3932

Actions (login required)

View Item