KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK

ANGGELO, REO PANCA (2025) KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) SKRIPSI FIX - KoMing-8.pdf Download (209kB)
	Text SKRIPSI FIX - KoMing.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Kewenangan Presiden Dalam Melakukan Pemblokiran Anggaran Atas Efisiensi Belanja Pelayanan Publik. Penelitian ini berangkat dari fenomena kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dengan mekanisme pemblokiran anggaran pada berbagai instansi dan lembaga pemerintahan. Studi ini mencoba menangkap adanya tinjauan terkait kekuasaan presiden melakukan pemblokiran anggaran atas efisiensi belanja negara yang ada serta meninjau akibat-akibat hukum yang terjadi pada instansi dan lembaga yang tidak mengindahkan instruksi yang diberikan kementerian/lembaga pemerintahan yang terdampak. dari presiden kepada Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan pemblokiran anggaran pemerintah telah mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik dengan tidak melakukan pemblokiran anggaran secara langsung serta akibat-akibat hukum yang terjadi tidak akan berdampak kepada lembaga-lembaga independen dan lembaga yang tidak berada pada naungan kekuasaan presiden secara langsung sebagai kepala pemerintahan.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pemblokiran Anggaran, Pelayanan Publik, Sanksi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	06 Apr 2026 04:12
Last Modified:	06 Apr 2026 04:12
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3934

Actions (login required)

View Item