WEWENANG KEPALA LAPAS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSELISIH DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN

ALAUDIN, NANANG SAFRI (2025) WEWENANG KEPALA LAPAS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP NARAPIDANA YANG BERSELISIH DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LAMONGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) SKRIPSI FULL REVISI SELESAI - Nanang Safri-12.pdf Download (400kB)
	Text SKRIPSI FULL REVISI SELESAI - Nanang Safri.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wewenang Kepala Lapas dalam memberikan perlindungan terhadap narapidana yang berselisih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan efektivitas pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa konflik antar narapidana merupakan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan pemasyarakatan, yang apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan tujuan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP), petugas pengamanan, dan narapidana, serta melalui observasi langsung dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan pelaksanaan wewenang Kepala Lapas dalam penanganan perselisihan antar narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Lapas Kelas IIB Lamongan memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi hak-hak narapidana. Implementasi wewenang dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu preventif (patroli rutin, pemantauan CCTV, dan pemetaan sosial narapidana), persuasif (mediasi, konseling, dan pemindahan blok), serta represif (pemberian sanksi disiplin dan isolasi). Faktor pendukung pelaksanaan wewenang meliputi adanya dasar hukum yang jelas, sumber daya manusia yang berkompeten, dan dukungan teknologi pengawasan. Adapun faktor penghambatnya antara lain overkapasitas penghuni, keterbatasan fasilitas seperti ruang isolasi, minimnya anggaran, serta kurangnya tenaga konselor. Secara umum, pelaksanaan wewenang Kepala Lapas dinilai efektif dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif, meskipun penguatan sarana, prasarana, dan SDM masih diperlukan.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Wewenang, Kepala Lapas, Perlindungan Narapidana, Perselisihan, Lembaga Pemasyarakatan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	06 Apr 2026 04:17
Last Modified:	06 Apr 2026 04:17
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3935

Actions (login required)

View Item