PERAN PEJABAT PEMERINTAH DESA (KEPALA DESA) DALAM UPAYA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

HAYATI, HAYATI (2025) PERAN PEJABAT PEMERINTAH DESA (KEPALA DESA) DALAM UPAYA MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Desa Ngarum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) SKRIPSI HAYATI - Mumaisaroh-7.pdf Download (8kB)
	Text SKRIPSI HAYATI - Mumaisaroh.pdf Restricted to Repository staff only Download (899kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Fenomena KDRT yang terus meningkat, sebagaimana dilaporkan Komnas Perempuan, tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan, termasuk Ngarum. Banyak kasus diselesaikan bukan melalui jalur litigasi, melainkan dengan pendekatan non-litigasi berbasis musyawarah dan kekeluargaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan normatif dan empiris, menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan wawancara serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kepala desa memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai mediator yang mempertemukan pihak berselisih, fasilitator yang menghubungkan korban dengan lembaga terkait, dan pengayom masyarakat yang menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial. Musyawarah keluarga dan mediasi desa menjadi instrumen utama yang dianggap sesuai dengan budaya lokal sekaligus mencegah eskalasi konflik. Namun, keterbatasan kewenangan formal, minimnya pemahaman hukum aparat desa, serta kurangnya sumber daya menjadi kendala dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban, terutama perempuan dan anak. Disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam penyelesaian KDRT mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif di tingkat lokal. Meski demikian, peran ini masih memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat desa, serta koordinasi lebih intensif dengan kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan. Dengan demikian, pejabat desa berpotensi menjadi garda terdepan dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban KDRT di pedesaan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kepala Desa, KDRT, Penyelesaian Non-Litigasi, Restorative Justice, Desa Ngarum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	06 Apr 2026 04:22
Last Modified:	06 Apr 2026 04:22
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3936

Actions (login required)

View Item