KEWENANGANPENGADILANTATAUSAHANEGARADALAMSENGKETA PEMILIHANKEPALADESA UUNo.5Tahun1986(jo.UUNo.9/2004danUUNo.51/2009)

WAHYUDIN, WAHYUDIN (2025) KEWENANGANPENGADILANTATAUSAHANEGARADALAMSENGKETA PEMILIHANKEPALADESA UUNo.5Tahun1986(jo.UUNo.9/2004danUUNo.51/2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) Skripsi WAHYUDIN 23011023 - Kamm-9.pdf Download (233kB)
	Text Skripsi WAHYUDIN 23011023 - Kamm.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya melalui Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, yang menghadirkan persoalan yuridis mengenai status keputusan Bupati dalam penetapan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi guna memperkaya data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala desa sepanjang objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi unsur konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Namun, ambiguitas sering muncul karena sebagian keputusan dianggap sebagai tindakan politik elektoral yang tidak termasuk objek sengketa TUN, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan antarwilayah peradilan. Studi kasus Desa Ngarum memperlihatkan bahwa calon kepala desa yang merasa dirugikan berupaya menempuh jalur hukum melalui PTUN Surabaya, meskipun pada praktiknya pengadilan menghadapi dilema dalam mengkualifikasikan objek sengketa tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penyeragaman interpretasi hukum agar mekanisme penyelesaian sengketa pilkades lebih jelas, adil, dan dapat menjamin kepastian hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan pemahaman hukum administrasi bagi aparat desa, masyarakat, dan lembaga peradilan, serta reformulasi kebijakan yang lebih eksplisit mengenai kewenangan PTUN dalam menangani sengketa pemilihan kepala desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya memperbaiki sistem hukum administrasi dan memperkuat demokrasi lokal di Indonesia

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Pemilihan Kepala Desa, KTUN, Kewenangan PTUN, Demokrasi Lokal
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	06 Apr 2026 05:53
Last Modified:	06 Apr 2026 05:53
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3947

Actions (login required)

View Item