LEGALITAS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP PEMBUBARAN DAN PELARANGAN ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM

SUSANTO, VIKI ANDIKA (2021) LEGALITAS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP PEMBUBARAN DAN PELARANGAN ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL' ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_17011017_VIKI ANDIKA SUSANTO.pdf Download (70kB)
	Text 17011017_VIKI ANDIKA SUSANTO.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB) | Request a copy

Abstract

Organisasi kemasyarakatan di Indonesia sekarang semakin berkembang di kalangan masyarakat Negara kita oleh sebab itu pemerintah membuat Undang�undang tentang organisasi kemasyarakatan dan di sahkan pada tanggal 10 Juli 2017. Pengaturan dan mekanisme pembubaran Ormas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, konstitutionalitas Pasal 61 dan 62 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pembubaran Ormas ditinjau dari Undang�Undang Dasar 1945 dan Konsep Negara Hukum. Pasal 61 dan 62 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk membubarkan Organisasi kemasyarakatan secara sepihak. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan konsep hukum yang menjadi dasar penelitian ini adalah konsep hukum kelima, yaitu hukum adalah makna simbolik atau isyarat yang nampak dalam proses interaksi para perilaku sosial (the empirical law) antar warga (pendekatan post�structuralism). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dan studi dokumen. Dari pokok hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembubaran dan pelarangan organsisasi front pembela islam tersebut tercantum pada Pasal 80a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tantang pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana di maksud pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang�undang ini. Kata kunci : Pembubaran oraganisai kemasyarakatan.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Pembubaran oraganisai kemasyarakatan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	27 Nov 2023 04:50
Last Modified:	27 Nov 2023 04:50
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/1286

Actions (login required)

View Item