PEMENUHAN HAK RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn)

sari, linda purnama (2024) PEMENUHAN HAK RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Analisis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN.

	Text (abstrak) abstrack_Linda purnama sari_20011032.pdf Download (33kB)
	Text 20011032_linda purnama sari.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB) | Request a copy

Abstract

Anak merupakan amanah dari tuhan maka kita harus menjaga serta menjungjung hak�hak sebagai sesama, namun akhir -akhir ini banyak kasus terkait tindak pidana yang melibatkan anak-anak, dimana anak-anak menjadi korban dari tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan 1.915 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Permasalahan hukum yang diangkat adalah ketidakseimbangan perlindungan hukum antara pelaku dan korban tindak pidana. Meskipun UUD 1945 menyatakan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, namun dalam praktiknya, hak-hak korban seperti pengajuan ganti kerugian masih sulit untuk dipenuhi. Selain itu, konsep pemidanaan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung lebih berpihak kepada pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual,dan putusan hakim dalam menjatuhkan hukum kepada pelaku serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak�hak korban salah satunya adalah restitusi, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis�normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual belum optimal. Terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban; 2. Minimnya anggaran dan fasilitas untuk pemenuhan hak-hak korban; 3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. 4. Rendahnya kesadaaran masyarakat terkait menuntut restitusi pada pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Subjects:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	LINDA PURNAMA SARI
Date Deposited:	05 Nov 2024 05:45
Last Modified:	05 Nov 2024 05:45
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3413

Actions (login required)

View Item