PERANAN DIREKTORAT RESERSE NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI TINDAKAN PREVENTIF (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

MUQODAS, AHBABULLAH SAFIQ (2025) PERANAN DIREKTORAT RESERSE NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI TINDAKAN PREVENTIF (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM LAMONGAN.

	Text (ABSTRAK) skripsi safiq print ok - Ahbabullah Safiq M-6.pdf Download (8kB)
	Text skripsi safiq print ok - Ahbabullah Safiq M.pdf Download (1MB)

Abstract

Salah satu fungsi operasional dari kepolisan ialah reserse, dan salah satu bagian dari reserse adalah satuan reserse narkoba. Tugas dan fungsisatresnarkoba diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 35 ayat (2). Skripsi ini dilatar belakangi oleh peranan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba, yang mana kasus narkoba diwilayah hukumnya beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, sehingga menjadi masalah yang serius dan harus segera diatasi. Fokus penelitian ini adalah Apakah ada benturan kewenangan dalam melakukan tindakan preventif penanggulangan tindak pidana narkotika antara institusi kepolisian dengan Badan Narkotika Naisonal; Bagaimana bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkotika dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis dan mencari jawaban atas bahan hukum yang ditentukan yang terkandung dalam undang-undang, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan peran penyidik polisi dalam menangani narkotika. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan Polri dan BNN dalah penyidikan. Namun Polri dalam melasanakan tugas penyidikan menganut ketentuan yang tertuang dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sedangkan BNN mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hasil penelitian ini bahwa wewenang penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan itu terjadi karena terkait penyidikan tindak pidana narkotika Polri harus memberitahukan kepada BNN. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan tindak pidana narkotika dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, penyluhan, dan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah, melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, juga memperketat pengawasan dengan melakukan patroli dan razia di daerah yang rawan penyalahgunaan Narkotika.

Item Type:	Name Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Satresnarkoba, Kepolisian, Narkoba
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	hafidz khoirul umam
Date Deposited:	06 Apr 2026 04:50
Last Modified:	06 Apr 2026 04:50
URI:	http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3944

Actions (login required)

View Item